Loading...
Tingkatan partisipasi menurut ahli dan pakar akan dibahas dengan lengkap pada materi pelajaran sosiologi sebagai berikut ini. Adapun point-point pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada materi pendidikan sosiologi dibawah ini yakni apa saja susunan tingkat dan tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik fisik maupun non fisik lengkap dengan daftar pustakanya.
#8 Tahapan partisipasi
Guna mengetahui besarnya partisipasi dalam masyarakat, didalam bukunya Arnstein (1969) beliau menawarkan sebuah teori gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat atau yang disebut juga dengan teori The Ladder of Participation.
Beliau membagi partisipasi menjadi 8 tahap dan kedelapan tahap tersebut adalah alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai delapan tahapan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada gambar dan penjelasannya sebagai berikut.
 |
| Delapan Tangga Partisipasi Arnstein |
Berdasarkan deskripsi diatas, beliau memberikan taksonomi yang secara jelas mengenai jenjang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Adapun masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat mulai dari tangga pertama hingga tangga kedelapan dengan logika yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Manipulasi
Tangga pertama yakni manipulasi atau penyalah-gunaan adalah mereka memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari masyarakat. Fungsinya adalah pada saat mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil masyarakat tersebut harus selalu menyetujuinya, sedangkan masyarakat sama sekali tidak diberitahu tentang hal tersebut.
2. Terapi
Tangga kedua yakni terapi (perbaikan), tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Dalam hal ini masyarakat terlibat langsung dalam suatu program, namun keterlibatan masyarakat tidak didasari oleh suatu dorongan mental, psikologis dan diikuti konsekuensi ke-ikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program.
Masyarakat dalam posisi tahap ini hanya menjadi obyek pada program, pemerintah memberitahu sedikit kepada masyarakat mengenai beberapa programnya yang telah disetujui oleh wakil masyarakat dan masyarakat hanya bisa mendengarkan.
3. Pemberian informasi
Tangga ketiga yakni pemberian informasi adalah mereka memberitahukan berbagai macam program yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan, akan tetapi hanya dikomunikasikan searah dan masyarakat belum bisa melakukan komunikasi umpan-balik (feedback) secara langsung.
4. Konsultasi
Tangga keempat yakni konsultasi adalah mereka berdiskusi dengan banyak elemen-elemen masyarakat mengenai pelbagai agenda. Dan seluruh saran serta kritik akan didengarkan, namun mereka yang berkuasa tetap yang akan memutuskan, apakah saran dan kritik masyarakat tersebut dipakai atau tidak.
5. Penentraman
Tangga kelima yakni peredaman kemarahan atau penentraman adalah sebuah wujud atau bentuk usaha untuk menampung ide-ide, saran-saran dan masukan-masukan dari masyarakat guna sekedar meredam keresahan dari masyarakat.
Pemerintah berjanji akan melakukan berbagai saran dan kritik dari masyarakat, akan tetapi janji tinggal janji dimana mereka secara diam-diam menjalankan rencana semulanya. Oleh karena hal tersebutlah tangga kelima ini tergolong pada kategori takonisme (pertanda).
Sebenarnya penyampaian informasi (pemberitahuan) adalah sebuah bentuk pendekatan kepada masyarakat supaya mendapatkan legitimasi masyarakat atas semua program-program yang dicanangkan. Konsultasi yang disampaikan hanya bentuk upaya guna mengundang ketertarikan umum mempertajam legitimasi, tidak untuk secara sungguh-sungguh mendapatkan pertimbangan dan mengetahui keberadaan masyarakat.
6. Kemitraan
Tangga keenam yakni kemitraan dan disinilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Masyarakat sudah memperoleh wadah atau tempat dalam suatu program pembangunan dan mereka memperlakukan masyarakat seperti rekan kerja serta bergabung dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik.
7. Pendelegasian kekuasan dan pengawasan
Tangga ketujuh yakni delegasi kekuasan adalah telah terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol (pengawasan) terhadap program-program pembangunan seperti yang ada pada tangga kedelapan yakni pengawasan masyarakat.
Pada bagian inilah yang disebut dengan partisipasi atau menurut istilah Arnstein yakni sebagai kekuasaan masyarakat, dimana masyarakat lebih mendominasi dari pada pemerintah bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka, sehingga partisipasi masyarakat yang ideal tercipta pada level ini.
Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan sangat mensyaratkan keterlibatan langsung oleh masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Hal tersebut dikarenakan hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, mengingat partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada jalannya proses pembangunan baik fisik maupun non fisik.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja arti partisipasi menurut para ahli, arti masyarakat menurut para pakar dan apa saja pengertian partisipasi masyarakat menurut para ahli dan pakar, dapat kalian temukan pada halaman sebagai berikut dibawah ini.
Baca ini :
Maka dari itu dengan adanya kesesuaian ini, hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.
Demikian pembahasan mengenai tingkatan partisipasi menurut ahli dan pakar, semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi informasi didalam mengetahui apa saja susunan tingkat dan tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik fisik maupun non fisik.
Daftar pustaka
Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Vol. 35 p. 216-224.
Loading...
Loading...